Natuna,Jagatrayanews.id – Sebuah mobil dinas berwarna hitam mengilap itu, tak banyak bicara. Ia diam terpaku di halaman rumah seorang pria berinisial Hc, di kawasan Ranai Darat. Tapi diamnya menyimpan cerita panjang yang bertolak belakang dari narasi manis yang digemakan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Mobil itu bukan milik pribadi. Ia adalah Mitsubishi Expander, bagian dari fasilitas negara. Mobil dinas yang menurut sumber terpercaya, dulu parkir rapi di rumah dinas Bupati Natuna. Kini, berpindah ke tempat yang tak semestinya, tanpa papan nama jabatan resmi, tanpa transparansi.
Masih hangat dalam ingatan publik, kala Bupati Natuna bersama Kepala BP3D menyatakan dengan lantang, bahwa pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dilakukan tanpa membebani APBD. Tanpa fasilitas, tanpa anggaran. Namun apa daya, janji tinggal janji, karena kenyataan berkata lain.
“Mobil Mitsubishi Expander itu dulu milik Bupati Cen Sui Lan. Sekarang sudah dipakai koordinator TPPD. Mau bukti? Lihat saja sendiri ke rumahnya,” ujar seorang narasumber yang enggan disebut namanya.
Pernyataan itu bukan sekadar bisik-bisik tetangga. Tim investigasi metroindonesia turun ke lapangan dan mendapati fakta, mobil dinas itu benar-benar “nongkrong santai” di halaman rumah pribadi. Bukan di kantor, bukan di tempat resmi pemerintahan.
Ketika dikonfirmasi, Sekda Natuna Boy Wijanarko hanya menyarankan agar pertanyaan dilayangkan kepada Kabag Umum, karena segala pemakaian kendaraan dinas harus disertai berita acara resmi. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kabag Umum Isparta belum memberikan tanggapan.
Narasi “tidak membebani APBD” seakan hanya pemanis buatan. Padahal, publik sudah terlalu sering menjadi saksi dari janji-janji kosong semacam ini. Pertanyaannya, jika benar tanpa fasilitas, mengapa kendaraan dinas milik rakyat bisa dipakai oleh sosok non-struktural seperti koordinator TPPD?
Kendaraan dinas dibiayai dari pajak rakyat. Ia bukan milik pribadi pejabat. Ketika ia berada di tangan yang salah, meski hanya sebatas “numpang parkir”, itu bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga tamparan bagi integritas dan akuntabilitas pemerintahan.
“Kalau sebelumnya mobil itu di rumah dinas Bupati,” ujar sumber lain yang menguatkan dugaan bahwa perpindahan kendaraan itu tidak berlangsung secara resmi.
Kini Transparansipun Diuji.
Publik Natuna kini menanti, apakah pemerintah daerah akan memilih jalan transparansi, atau tetap menutupinya dengan retorika berlapis-lapis.
Apakah ini sekadar kelalaian teknis? Atau bagian dari praktik yang selama ini sengaja dibungkam?.
Lebih dari sekadar kendaraan, yang tengah diuji adalah kepercayaan publik. Setiap keputusan yang tidak jujur, sekecil apa pun, adalah retakan di dinding kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.
Dan hari ini, satu mobil di halaman rumah bisa menjadi simbol dari kebohongan yang selama ini disimpan rapat-rapat.
Sementara kordinator TPPD hingga berita ini diterbitkan belum dapat dihubungi.
Sumber : metroindonesia.co.id
